Selain penegakan hukum, terdapat cara lain untuk melawan hoaks yaitu bersikap proaktif dalam melakukan literasi politik gerakan melawan hoaks, serta melakukan rekonsiliasi dan membangun komitmen kebangsaan bersama para aktor politik untuk tidak memakai hoaks sebagai strategi politik dalam kontestasi elektoral, sehingga dapat meminimalisir efek disinhibisi akibat ketiadaan norma komunikasi.

Di Indonesia sebagai negara-bangsa (nation state), kita hanya bisa menerima untuk memilih calon presiden dari yang dipilih oleh koalisi partai politik.

Menurut Olle Tornquist (2022), HAM menjadi sangat krusial dalam membentuk demokrasi yang kuat dan menitiktekankan pada peran serta masyarakat dalam kerangka kewargaan (citizenship).